Pengelolaan Kemiskinan

Tulisan semasa studi magister di PPS Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan (PSL) Universitas Brawijaya dengan perubahan susunan untuk memudahkan. Sebelum ada perubahan cakupan PSL meliputi studi pembangunan.

PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan (Wikipedia_ensiklopedi _bebas, 2012). Definisi kemiskinan yang lain adalah kondisi orang/keluarga tidak mempunyai kekayaan yang membuatnya kaya seperti Hadits Nabi Muhammad SAW, dalam hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari : “orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia dan bisa disuruh pulang oleh sesuap makanan, atau dua suap makanan, atau satu kurma, atau dua kurma. Namun orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang membuatnya kaya, tidak diketahui kemudian perlu diberi sedekah, dan tidak meminta-minta manusia”(1). Pengukuran dengan kategori absolut atau kefakiran atau subsistence poverty (kebutuhan kalori 2100 Cal/hari) dan relatif atau relative deprivation(dibandingkan).
Kemiskinan telah menjadi masalah global (Wikipedia_ensiklopedi _bebas, 2012). Penyebab Kemiskinan berasal dari perilaku, pilihan atau kemampuan simiskin; keluarga dikaitkan dengan pendidikan simiskin; sub-kultur dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar simiskin dan struktur sosial. Juga agensi dikaitkan dengan aksi orang lain seperti perang, penguasa/pemerintah dan ekonomi. Pada era 1950-an; perspektif keterbelakangan dan kemandirian dengan strategi pembangunan masyarakat, digantikan dengan perspektif pertumbuhan ekonomi dengan strategi mengadopsi tekologi baru. Terdapat era dengan perspektif basic need yang mengantarkan buah pembangunan sesegera mungkin dan selangsung mungkin kepada lapisan miskin.
Saat ini berdasarkan teori people centered development yang diimplementasikan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi otonomi daerah. Dapat diasumsikan bahwa kondisi kemiskinan mempunyai pola bertambah dan menurun seiring dengan kondisi ekonomi; kaya dan miskin merupakan sifat keadaan pasangan seperti halnya kondisi siang dan malam, laki-laki dan perempuan, atau suatu keadaan/sifat pasangan lainnya. Perubahan kondisi kaya dan miskin tergantung dari pengelolaan yang ditujukan kepada kesejahteraan sosial Di Indonesia kesejahteraan sosial tercantum dalam falsafah dan dasar negara.
Pembangunan mengacu pemikiran paradigma dan sering mengalami pergeseran arus utama (perspektif teori). Masalah yang muncul berkenaan dengan kemiskinan, diselesaikan dengan pendekatan tertentu dan antara lain dengan ilmu pengetahuan (Sains) dalam hal ini sosial.
Tulisan ini ingin mendiskusikan tentang penguatan kapasitas institusi, pengembangan partisipasi masyarakat dan sifat positip dan negatifnya pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan hidup.

DISKUSI
Contoh kasus dari wilayah Sumatra sebagai daerah miskin setelah jawa-bali; mengambil provinsi Lampung keadaan kemiskinan setelah Nangroe Aceh Darussalam (Dewi, 2009). Tahun 2005 penduduk miskin di pedesaan naik dan di perkotaan turun, atau ada konsentrasi kemiskinan di pedesaan. Sebab yang ditemukan yaitu lemahnya revitaliasi pertanian; kurangnya akses petani terhadap aset, permodalan dan teknologi; petani umumnya memiliki lahan di bawah 0,5 Ha dan statusnya sebagai penggarap. Tahun 2007 sejumlah 765 desa atau 45% terkategori miskin dan daerah perkotaan sebesar 25,79% dengan pertumbuhan ekonomi yang memiliki kontributor terbesar 43,2% sektor pertanian. Sektor perdagangan/ hotel/restoran 15,87%, industri pengolahan 10,3% dan jasa 10,3%. Bantuan sosial dilakukan pemerintah setempat tetapi belum dapat mengangkat derajat masyarakat keluar dari kemiskinan.

Penguatan Kapasitas Institusi
Melawan kemiskinan antara lain melalui penguatan institusi yaitu diajukan hal-hal dianggap dapat mengurangi kemiskinan sepeti; infrastruktur dan listrik, sanitasi untuk perbaikan tingkat kesehatan, larangan impor beras berimplikasi larangan bantuan beras, dibangun iklim usaha yang kondusif dengan terkait pajak dan retribusi dan lembaga pembeayaan mikro, program sertifikasi tanah, kualitas, penyediaan pendidikan di tingkat dasar dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat di tingkat itu, pengurangan kematian ibu saat persalinan, penyeimbangan kapasitas fiskal dengan realitas ada daerah yang 46x lebih tinggi dari yang lain dengan formulasi dana alokasi umum (DAU) dan khusus (DAK), merancang perlindungan sosial berkaitan dengan subsidi.
Partisipasi masyarakat dapat dipertimbangkan meliputi dimensi yang melingkupi kemiskinan adalah kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan dan ketidakberdayaan dalam aspek-aspek sosial, politik, budaya dan keamanan. Dua upaya penanggulangan kemiskinan dengan (Tuanaya, 2007):
1. Pemberdayaan masyarakat melalui penajaman alokasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Produktivitas melalui usaha mikro, kecil dan menengah yaitu dengan penajaman program, pendanaan dan pendampingan.
Jalur penanggulangan kemiskinan melalui DAU dan DAK, alokasi kridit oleh swasta, target kepada usia produktif 15 – 60 th., dan pendampingan untuk kemandirian. Dalam otonomi daerah pemerintah desa bersama rakyat menyusun program penanggulangan kemiskinan yang paling tepat dan mengedepankan sasaran; menjadikan gerakan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Menurut Sukesi (2012) pemberdayaan tidak sekedar proses perubahan perilaku pada diri seseorang melainkan merupakan proses perubahan sosial. Perubahan sosial menyangkut banyak aspek. Struktur, Nilai-nilai, Pranata sosial termasuk di dalamnya (bukan sekedar perubahan perilaku individu). Uraian di atas menunjukkan bahwa penting dilakukan berkenaan dengan pemberdayaan disamping SDA yang sudah tersedia dan motivasi dalam bentuk kewenangan sebagaimana otonomi daerah adalah pelayanan dan perlindungan sosial khususnya bagi kaum miskin. Sasaran kaum miskin ditujukan kepada usia
1.Dibawah 15 th dan di atas 60 tahun untuk mendapatkan pelayanan sosial aspek bantuan non-produktif dalam bentuk dana segar maupun makanan pokok
2.Diantara 15 – 60 th untuk mendapatkan pendidikan, permodalan (lahan dan dana) dan akses SDA serta pendampingan usaha produktif untuk misi kemandirian dan kesejahteraan mereka.
Contoh program pemberdayaan antara lain ditujukan untuk kaum perempuan pada Program Pengembangan Kecamatan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang telah dipelajari (Joesoef dan Suman, 2007) yaitu memberikan penghasilan Rp 100.000 untuk setiap modal Rp 1.000.000 tiap tahun atau Rp 8.333 tiap bulan. Kondisi usaha dengan tambahan hasil seperti tersebut sangat membutuhkan sumberdaya terdidik, trampil dan pendampingan serta akses ekonomi dengan penghasilan bersih diatas rent kridit usaha dari lembaga keuanganatau paling tidak di atas 18% perannum.
Pemberdayaan bersifat proyek seperti Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dengan dana hibah Asean Development Bank (ADB) terdapat 2 faktor yang perlu upaya perbaikan tinggi. Pertama, faktor pesaing seperti pemasaran oleh pemerintah setempat dan harga material murah dengan milik warga digunakan dalam proyek. Kedua, kemudahan seperti masyarakat terbimbing, kemudahan operasi dan pemeliharaan serta pencairan dana proyek cepat dan mudah (Achmadi, Sutjipto dan Ratnasari, 2005).

Sifat Positip dan Negatifnya Pemberdayaan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup
Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ada dalam masyarakat kita dan hubungannya dengan lingkungan hidup sangat penting. Dalam kajian dampak sosial yang dilakukan dalam rangka penanggulan kemiskinan seperti pemberdayaan yang dipelopori bersama (co-management) antara pemerintah, masyarakat domestik dan swasta perlu diperhatikan tentang komponen lingkungan sosial. Komponen sosial dimaksud adalah sosial ekonomi, demografi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban, transportasi dan kesehatan masyarakat (Fandeli, 1992). Semua kebijakan berkenaan pemberdayaan secara rasional akan berdampak positip. Tetapi karena adanya kepentingan tertentu dari sebagian masyarakat kemungkinan juga muncul dampak negatif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sadar berkesinambungan, dalam jangka panjang, dan melibatkan semua potensi yang ada, membutuhkan kesungguhan, pengorbanan, kearifan, kejujuran, juga keberanian yang penuh damai agar masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Potensi yang ada baik dari sumberdaya alam maupun manusianya, pemberdayaan mempunyai dimensi dampak ekologis dan sosial. Meskipun dampak ekologis terjadi bersifat negatif seperti pembukaan lahan untuk pertanian intensif, tetapi nilai kegiatan untuk masyarakat agar berdaya dan sejahtera, dapat diupayakan mengurangi dampak melalui pendekatan tertentu. Oleh karena itu pengelolaan kemiskinan dapat menggunakan prinsip managemen seperti perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, evaluasi atau control/pemantauan agar dampak negatif bagi lingkungan sangat berkurang.

————————–
(1) Lihat Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. Ensiklopedi Muslim (Penerjemah: Fadhli Bahri). Cetakan ke-empat. Darul Falah. 2002. hal 407.
Hadits ini dapat dijadikan konsep Sains sosial dalam hubungannya dengan atau dapat diturunkan variabelnya. Hal ini diperlukan untuk pengetahuan empiris. Lihat Prof. Soemarno (penyunting). Model-Model Analisis Data dalam Kajian Lingkungan dan Pembangunan – Bahan Kajian -. PM-PSLP PPSUB. Malang. 2011. hal 12.

REFERENSI
– Achmadi, F., R. Sutjipto dan V Ratnasari. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Proyek P2MPD di Kabupaten Tuban. Jurnal Tekno Bisnis 1(1). 38-47.
– Al-Jazairi., A.B.J. 2002. Ensiklopedi Muslim (Penerjemah: Fadhli Bahri). Cetakan ke-empat. Darul Falah. Hal 407.
– Anonim. Tanpa Tahun. Mengurangi Kemiskinan dalam Indonesia Expading Horizon. Diterima Tanggal 12 Mei 2012. http://siteresources.worldbank.org/ INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/ 617331-1110769011447/ 810296-1110769073153/reducingpoverty.pdf.
– Dewi, L.K. 2009. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Sumberdaya Alam di Provinsi Lampung. Jurnal Sains dan Inovasi. 5(1)65-72. Diterima Tanggal 12 Mei 2012. http://isjd.pdii.lipi. go.id/admin/jurnal/51096572.pdf.
– Fandeli. C. 1992. Analsis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya dalam Pembangunan. Cetakan I. Liberty. Yogyakarta. Hal. 138-139.
– Joesoef, A.R. dan A. Suman. 2007. Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan : Studi Empiris Pemanfaatan Dana SPP dan UEP. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. 8(2)338-356. Diterima Tanggal 12 Mei 2012. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ 8207338356.pdf
– Soemarno (penyunting). 2011. Model-Model Analisis Data dalam Kajian Lingkungan dan Pembangunan – Bahan Kajian -. PM-PSLP PPSUB. Malang.. hal 12.
– Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya? Cetakan I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1- 23.
– Sukesi, K. 2012. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Proses. Mata Kuliah Pembersayaan Masyarakat dalam Agribisnis. PSLP PPSUB. Malang.
– Tanuaya, W. 2007. Kebijakan Mengurangi Kemiskinan pada Era Otonomi Daerah. Populis.1(2)22-29. Diterima Tanggal 12 Maret 2012. http://isjd.pdii.lipi.go.id/ admin/jurnal/12072228.pdf.
– Wikipedia Ensiklopedi Bebas. 2012. Kemiskinan. Diterima Tanggal 13 Mei 2012. http://id.wikipedia.org/w/index.php?title= Kemiskinan&oldid=5463758.

One Response to Pengelolaan Kemiskinan

  1. Pingback: Mercusuar of id: Biar nggak nyasar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *